Ribut-ribut masalah sistem zonasi yang diterapkan di seleksi penerimaan siswa baru sungguh luar biasa. Nggak heran dengan kebijakan di dunia pendidikan yang berubah-ubah. Penerimaan siswa baru tahun ajaran ini pun berbeda dengan tahun lalu. Hasilnya mungkin tidak bisa menyenangkan semua pihak. Dari curhatan tetangga dan di facebook dan WA teman-teman, saya menyimpulkan 70 persen dari wali murid yang hendak mendaftarkan putra-putrinya masuk Sekolah Lanjutan Atas dan Menengah kecewa dengan kebijakan baru ini.
Ada yang berkata "daftar sekolah kini ga perlu nilai, tapi butuh meteran" ada meme lucu yang menggambarkan sekelompok anak memanggul rumah panggung dan disertai tulisan: pindah rumah dekat sekolah. Ada berita-berita yang mencengangkan seperti demo wali murid di kantor diknas hingga berbuntut kericuhan.
Saya (rasanya) tidak berkompeten untuk berkomentar, karena putra bungsu saya baru akan naik ke kelas 5MI dan si sulung sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dengan kurikulum yang tidak mengacu pada kurikulum diknas. KMI adalah kurikulum yang bebas dan diakui pemerintah. Jadi saat teman-teman sebaya si sulung ribut cari Sekolah Lanjutan Atas, saya bersyukur si mas naik ke kelas 4 KMI dan Alhamdulillah tidak dimutasi.
Maka saya tulis saja opini saya di blog sendiri. Saya sedikit memahami maksud pemerintah menerapkan kebijakan zonasi. Tujuan utama adalah pemerataan kualitas, meniadakan sebutan "sekolah favorit" Benar juga. Kalau semua berbondong-bondong ingin masuk sekolah favorit dan disaring berdasarkan nilai lalu sekolah lain apa kabarnya, bagaimana bisa bersaing? Tetapi jika dicerna kembali penerapan full zonasi ini bisa merugikan siswa juga pada kasus-kasus khusus. Mengapa?
1. Tidak ada daya saing untuk belajar sungguh-sungguh agar berhasil dalam Ujian Nasional. Ya tahu sendiri lah. Sistem pendidikan kita selama ini masih mengagungkan nilai. Syarat kenaikan kelas adalah nilai. Syarat masuk sekolah lanjutan berdasarkan nilai. Kalau di sistem pendidikan KMI sih tidak hanya nilai yang dijadikan acuan kenaikan kelas dan kelulusan tetapi juga adab. Jangan heran jika ada santri nilai bagus tetapi sering melanggar peraturan dan tidak hormat alias tidak punya adab pada ustadz, kyai, bahkan mungkin kakak kelas bisa saja tidak naik atau terancam di pindah ke pondok cabang yang lebih jauh dari domisili.
2. Pemerataan lokasi sekolah yang kurang
Blank spot, istilah ini sedang ngetrend saat kebijakan zonasi diterapkan. Blank spot adalah sebutan bagi domisili yang pas jauh dari sekolah negeri manapun. Ngga usah cari contoh susah-susah, rumah saya di Sukodono ini masuk kategori zona blank spot karena SMAN terdekat adalah SMA 1 Taman, berjarak 4 km, sedangkan di sekolah ini hanya akan menerima siswa maksimal domisili rumahnya 1,5 km. Yang masuk SMP bagaimana? curhat tetangga saya sih, teman SD anaknya hanya 3 orang yang bisa masuk SMPN terdekat dengan sistem zonasi dan sisanya termasuk yang nilai UNnya cukup tinggi terpaksa daftar di sekolah swasta.
3. Biaya
Nggak masalah deh sekolah nggak di negeri. Swasta kan juga bagus. Nah itu sekolah swasta yang bagus mana ada yang gratis. Kalau kondisi finansial memungkinkan pasti tidak keberatan. Nah kalau keluarga pas-pasan? Kalau yang benar-benar tidak mampu insyaAllah tertolong dengan sistem penerimaan siswa khusus dari jalur keluarga tidak mampu. Padahal ini kan harus dibuktikan dengan survey segala macam selain surat keterangan.
Tapi itu hanya sekadar opini saya sih. InsyaAllah pasti ada perbaikan sistem penerimaan siswa dengan metode zonasi ini. Semua pasti ada plus minusnya. Kita doakan saja sistem ini akan lebih baik di tahun depan dan seterusnya. Sehingga tujuan utama menghasilkan generasi yang tangguh dan mumpuni bisa terwujud di kemudian hari
Posts
No comments:
Post a Comment